1 September 2015 5 menit
Polisi dan staf BIN masuk capim KPK, Jimly tak lolos
1 September 2015
Dari delapan nama calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, terdapat unsur BIN, polisi, hakim, dan pejabat lembaga negara.
Presiden Jokowi mengumumkan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil seleksi tim panitia seleksi itu di Istana Negara, Selasa, (1/9/15).
Menurut Presiden, ia tak akan melakukan campur tangan terhadap hasil seleksi itu dan akan mengirimkan ke-delapan nama itu ke DPR, untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)
“Segera, besok saya siapkan suratnya untuk segera saya sampaikan kepada DPR,” kata Jokowi seperti dikutip Kompas.
Dari delapan nama hasil seleksi yang diterima Presiden, tidak terdapat nama Jimly Asshiddiqie -bekas Ketua Mahkamah Konstitusi.
Lepas dari kekuatiran para pegiat anti korupsi tentang kuatnya upaya lembaga-lembaga pemerintah menyodorkan calon, terdapat dua nama di seleksi akhir yang terkait unsur pemerintah.
Yakni Staf ahli Kepala Badan Inteljen Negara, BIN, Saut Situmorang, dan Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan. Juga terdapat hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo.
‘Berusaha netral’
Unsur yang tak terkait lembaga pemerintah juga berjumlah empat orang: pengacara publik Surya Tjandra, akademisi Universitas Hasanuddin Makasar, Laode Muhammad Syarif, serta dua tokoh dari KPK: Johan Budi SP (Pelaksana tugas pimpinan KPK), dan Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK)
Ketua Pansel Destry Damayanti kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia mengatakan, pemilihan itu sama sekali tak didasarkan pada keterwakilan, melainkan pada, terutama integritas dan kompetensi.
“Kita berusaha senetral mungkin,” papar Destry.
“Kita tak melihat dari unsur mana pun asalnya. Kita melihat benar-benar berdasarkan kemampuan individual,” tegasnya.
Munculnya nama staf ahli Kepala BIN, misalnya “karena dia memiliki kemampuan IT. Dia bisa mengembangkan sistem informasi dan manajemen. Lalu Kepala LKPBJPP -pengadaan barang dan jasa, itu terkait pada fakta bahwa korupsi di Indonesia banyak terkait pengadaan barang dan jasa, ia bisa sangat potensial dalam upaya pencegahan -dia sudah pensiun sekarang ini.”
Tentang kemunculan nama Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan, Destry mengatakan: “Basaria kami pilih karena hasil penilaian individual, baik dari hasil tes kesehatan, wawancara dan catatan dari trackers. Kami tidak melihat institusi yang bersangkutan.”
Berlainan dengan tradisi sebelumnya, kali ini Pansel Capim KPK juga membagi delapan nama itu dalam empat kompetensi: kategori pencegahan (Saut Situmorang dan Surya Chandra,) kategori penindakan (Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan), kategori manajemen (Agus Rahardjo dan Sujanarko) serta kategori supervisi dan pengawasan (Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif.)
Link:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150901_indonesia_8capim_kpk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inilah Delapan Nama Calon Pimpinan KPK yang Diumumkan Presiden Jokowi
Selasa, 1 September 2015 11:43 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo, Selasa (1/9/2015), mengumumkan delapan nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi wawancara terbuka.
Pengumuman delapan nama Pansel KPK tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, bersama sembilan srikandi anggota pansel KPK.
“Delapan orang itu adalah dibagi menjadi empat, yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen dan supervisi, koordinasi serta monitoring,” ujar Presiden Jokowi.
Berikut nama-nama yang diumumkan Presiden Jokowi:
Bidang Pencegahan:
Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN), Surya Tjandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya)
Bidang Penindakan:
Alexander Marwata (hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta), Basaria Panjaitan (Sespimti Polri)
Bidang Manajemen:
Agus Rahardjo (mantan Kepala LKPP), Sujanarko (Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK).
Bidang Supervisi:
Johan Budi Sapto Prabowo (Plt Pimpinan KPK) dan Laode Muhamad Syarif (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin).
Beberapa nama yang sempat diunggulkan, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie tidak lolos
Sementara capim KPK perempuan, Nina Nurlina pun tidak dibacakan Presiden Jokowi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seleksi Calon Pemimpin KPK, 8 Orang Ini Minim Kontroversi
JUM’AT, 28 AGUSTUS 2015 | 10:34 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Sembilan anggota panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan berembuk di Kementerian Sekretariat Negara setelah Rabu lalu menuntaskan seleksi tahap akhir berupa wawancara terbuka.
Ketua panitia seleksi, Destry Damayanti, mengatakan rapat akan mengkompilasi hasil verifikasi, rekam jejak, dan tes kesehatan para calon. “Keputusan memilih delapan nama baru akan diambil Ahad besok,” kata Destry dalam wawancara kepada Tempo di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015.
Dari 19 calon yang ikut seleksi tahap akhir itu, ada delapan nama yang minim mendapat sorotan negatif dari pansel saat menjalani wawancara terbuka, 24-26 Agustus lalu.
Setidaknya, kedelapan calon ini tidak ditanya ihwal harta kekayaan atau dimintai konfirmasi mengenai kedekatannya dengan kekuasaan atau pemilik modal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa dari delapan nama itu juga dinilai layak memimpin KPK periode 2015-2019 oleh sebagian kalangan.
Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua KPK periode 2003-2007, misalnya, menyebut salah satu anak didiknya di KPK, Johan Budi Sapto Pribowo. “Integritasnya tak perlu diragukan. Mereka terlatih untuk tidak terpengaruh apa pun selain bekerja,” ujarnya saat dihubungi.
Berikut delapan nama calon pemimpin KPK yang minim kontroversi:
1. Johan Budi Sapto Pribowo, 49 tahun
Pelaksana Tugas Pemimpin KPK
“Banyak yang saya lakukan tapi tidak bisa mengklaim itu karena effort pribadi saya, itu kerja tim.”
2. Agus Raharjo, 59 tahun
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010-2015)
“Koruptor di KPK itu masih ketawa-ketawa, keluar penjara masih kaya dan dihormati. Kalau sudah tertata dengan baik, ada hukuman lingkungan sekitar.”
3. Sujanarko, 54 tahun
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi KPK
“Ketika melacak aset-aset pejabat, uangnya habis untuk foya-foya, mabuk, dan perempuan. Ini yang belum bisa dijerat.”
4. Giri Suprapdiono, 41 tahun
Direktur Gratifikasi KPK
“Ketika jadi value, lebih baik mencegah dibanding penindakan, karena tidak terjadi kerusakan. Tapi kalau penegak hukum, harus ada pencegahan dan penindakan.”
5. Surya Chandra, 44 tahun
Pengacara Publik, Dosen Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
“Pimpinan harus bekerja serius, enggak usah main publikasi-publikasi. Kita tunjuk empat juru bicara.”
6. Chesna Fizetty Anwar, 54 tahun
Direktur Kepatuhan Bank Standard Chartered
“Setiap proses harus selalu ada improvement yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.”
7. Budi Santoso, 51 tahun
Komisioner Ombudsman
“Minimnya pegawai KPK bisa bersinergi dengan Ombudsman.”
8. Sri Harijati, 57 tahun
Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung
“Saya setuju penyidik independen, karena jumlah perkara yang ditangani KPK sangat banyak.”
ISTIQOMATUL HAYATI | LINDA TRIANITA | AGOENG WIJAYA
Link:
http://www.tempo.co/read/fokus/2015/08/28/3244/seleksi-calon-pemimpin-kpk-8-orang-ini-minim-kontroversi