[metrotvnews] Pemerintah Diminta Perhatikan Penyandang Dana Perusahaan Pembakar Hutan

Achmad Zulfikar Fazli – 29 Oktober 2015 18:25 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai belum maksimal mengatasi pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah selama ini hanya fokus dalam menindak perusahaan yang menjadi pelaku pembakaran hutan, namun tak melihat sisi penyandang aliran dana.
Direktur Eksekutif TuK Indonesia Norman Jiwan menilai, penyandang aliran dana sangat penting menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, perusahaan tidak akan mampu berkebun tanpa sokongan dana dari lembaga finansial ataupun perbankan.
“Karena enggak ada pembangunan tanpa kapital, tanpa modal. Bagaimana perkebunan bisa dibangun tanpa ada pembiayaan. Baik itu pengembangan atau perkebunan yang sudah ada, tetap bergantung dengan sumber dana lembaga-lembaga seperti bank,” kata Norman usai diskusi kepada Metrotvnews.com di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
TuK Indonesia mencatat ada 25 perusahaan diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Mereka terafiliasi dengan sejumlah lembaga finansial atau perbankan.
Oleh karena itu, ia mendorong lembaga keuangan seperti perbankan selektif mengucurkan dana terhadap perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi perusahaan nakal yang melakukan kegiatan perkebunan dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Peran lembaga keuangan untuk mendorong lebih besar kepada nasabahnya, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan. Karena, dia akan menguji lagi dalam internal secara tuntas, apakah kliennya itu terlibat dalam pembakaran atrau tidak,” tukas dia.
Selain itu, ia pun meminta agar penegakan hukum pun dilakukan secara tegas. Sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Penegakan hukum juga harus jalan itu penting. Panglimanya harus itu. Tapi penegakan hukumnya juga harus dengan komitmen dari kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya lemah, rusak,” pungkas dia.
YDH
Link: http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/29/445770/pemerintah-diminta-perhatikan-penyandang-dana-perusahaa