Siaran Pers: Platform Online "Microsite Forests & Finance" telah Diluncurkan

Sektor keuangan mendapatkan sorotan dengan adanya dorongan dari masyarakat internasional untuk melindungi hutan dan masyarakat yang terdampak atasnya.
UNTUK DIPUBLIKASIKAN SEGERA
Kontak: [email protected]
Singapura – Hari ini, Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA dan Profundo meluncurkan platform web online interaktif sebagai bagian dari kampanye Hutan dan Pembiayaannya. Microsite ini menyasar investor dan lembaga keuangan yang membiayai perusahaan yang terlibat dalam deforestasi hutan tropis di kawasan Asia Tenggara. Microsite ini diperkenalkan melalui konferensi pers pada saat acara side event konferensi investasi berkelanjutan terbesar di dunia, Prinsip yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Investasi Bertanggung Jawab (United Nations-supported Principles for Responsible Investment/UN PRI) yang berlangsung di Singapura.
Forestsandfinance.org merupakan platform online pertama dan satu-satunya yang memberikan penilaian menyeluruh mengenai lembaga keuangan yang membiayai perusahaan yang berkaitan dengan perusakan hutan-tropis. Penelitian ini dilengkapi dengan database yang dapat ditelusuri melalui fungsi pencarian dan penilaian terhadap kebijakan yang dimiliki dan dijalankan lembaga keuangan untuk mengatasi risiko umum di bidang lingkungan dan sosial dalam pembiayaan sektor kehutanan. Selain itu, sejumlah studi kasus mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan terhadap hutan dan masyarakat terdampak pun bisa diperoleh di microsite ini. Platform ini akan terus diperbarui setiap tiga bulan sekali untuk masyarakat, peneliti dan penggiat investasi yang bertanggung jawab, serta organisasi masyarakat sipil.
“Bank-bank terbesar di dunia mengucurkan miliaran Dolar AS setiap tahunnya untuk sektor hutan tropis yang berisiko, seperti pulp & kertas, sawit, karet dan kayu, dimana bank tidak sepenuhnya melakukan pemeriksaan mengenai apakah nasabah mereka benar-benar mematuhi undang-undang kehutanan yang berlaku dan menghormati hak masyarakat setempat,” ujar Tom Picken, Direktur Kampanye Hutan dan Keuangan Rainforest Action Network. “Penelitian ini menunjukkan bahwa bank terus menutup mata terhadap dampak yang merusak akibat pembiayaan yang diberikan. Dibutuhkan peraturan keuangan yang ketat serta standar mengikat guna menghentikan bank agar tidak lagi membantu terjadinya kejahatan di sektor kehutanan,” ujarnya lebih lanjut.
Menurut penelitian yang diluncurkan hari ini, sejak tahun 2010 hingga 2015 setidaknya terdapat fasilitas pinjaman komersial dan penjaminan senilai 38 miliar Dolar AS yang diberikan kepada 50 perusahaan yang memberikan dampak kerusakan terhadap hutan tropis di Asia Tenggara melalui aktivitas produksi dan pengolahan minyak sawit, pulp & kertas, karet dan kayu. Operasi bisnis 50 perusahaan ini didukung oleh tambahan obligasi dan kepemilikan saham senilai 14 miliar Dolar AS pada awal tahun 2016. Hutan-hutan tropis Asia Tenggara memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia sebagai akibat dari ekspansi besar-besaran terhadap komoditas yang berasal dari sektor berisiko tersebut.
“Dampak gabungan dari penegakan hukum yang lemah dan minimnya standar uji tuntas yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam proses persetujuan kredit semakin menambah tekanan terhadap lingkungan, masyarakat dan usaha. Kebakaran hutan dan lahan yang sangat merusak pada tahun 2015 lalu dan kebakaran lain yang baru terjadi tahun 2016 ini dapat dianggap sebagai salah satu dampaknya. Akan tetapi sejauh ini tidak ada satu pun pembiaya yang telah mempertanggungjawabkan andilnya yang turut menyebabkan terjadinya ekspansi perkebunan,” tutur Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK-INDONESIA. “Sekarang adalah saatnya bagi otoritas yang berwenang di bidang keuangan di Indonesia untuk memiliki peraturan yang menetapkan standar transparansi dan akuntabilitas untuk sektor keuangan yang diawasinya. Laman situs ini menyoroti permasalahan mengenai dana-dana yang tak terkendali dan akan menjadi sebuah platform komunikasi antar pemangku kepentingan yang sama-sama memiliki tujuan untuk terwujudnya investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Beberapa bank yang dianggap paling banyak terlibat dalam pembiayaan sektor kehutanan tropis berisiko ini di antaranya adalah Maybank, CIMB, DBS, OCBC Singapura, Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mitsubishi UFJ, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan, China Development Bank, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia.
Microsite ini juga menilai bahwa beberapa bank yang memiliki dan menjalankan kebijakan lingkungan dan sosial secara sukarela sekalipun masih rutin memberikan pinjaman dan jasa keuangan lainnya kepada nasabah yang terlibat dalam deforestasi dan pelanggaran sosial. Rekomendasi utama yang diberikan adalah agar para pembuat kebijakan sektor keuangan seperti  di Jepang, Indonesia, Singapura dan UK, memperkenalkan persyaratan wajib kepada bank dan investor untuk melaksanakan proses uji tuntas (due diligence) yang ketat terhadap nasabah sektor kehutanan disertai dengan sanksi yang kuat atas pelanggaran ataupun ketidakpatuhan.
###
Rainforest Action Network menjalankan kampanye yang tidak kenal kompromi untuk melindungi hutan dan hak masyarakat adat yang terancam, memutuskan ketergantungan masyarakat Amerika Utara terhadap bahan bakar fosil, dan menghentikan investasi yang berdampak buruk di seluruh dunia melalui edukasi, organisasi akar rumput, dan aksi damai secara langsung. Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.ran.org.
TuK INDONESIA bekerja untuk mendorong solusi dan opsi politik bagi kelompok rentan, masyarakat setempat, dan masyarakat adat untuk mengamankan dan melindungi hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri. Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.tuk.or.id.
Profundo merupakan lembaga konsultasi penelitian ekonomi yang melakukan analisis terhadap persoalan rantai komoditas, lembaga keuangan, dan isu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan terutama bekerja untuk organisasi lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan pembangunan di Belanda dan negara lainnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.profundo.nl/page/show/home-122.
——————————————————————————————————————————————

Financial sector under the spotlight in new international push to protect forests and forest communities

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Blair Fitzgibbon, [email protected]

Singapore –– Today, Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA and Profundo announced the launch of a new, interactive online web platform as part of a growing Forests and Finance campaign targeting investors and financial institutions financing companies implicated in tropical deforestation in the Asia Pacific region. The new research tool was introduced with a press conference during a side event at the world’s largest sustainable investment conference – the United Nations-supported Principles for Responsible Investment (UN PRI) in Singapore.

The research is now available on forestsandfinance.org, providing for the first time a comprehensive assessment into how companies linked to rainforest destruction are financed, with a fully searchable database through various field search functions. The platform also assesses what policies financial institutions have in place for addressing common environmental and social risks involved in forest-risk sector financing and features a number of case studies demonstrating the impacts of some of this financing on forests and local communities. The platform will be updated on a quarterly basis, providing an on-going resource for the responsible investment community, researchers and campaigners.

“The world’s biggest banks are pumping billions of dollars a year into tropical forest-risk sectors like pulp & paper, palm oil, rubber and logging, with too few checks on whether clients are actually obeying forest laws or respecting the rights of local communities,” said Tom Picken, Forests and Finance Campaign Director with Rainforest Action Network. “This research suggests that banks continue to turn a blind eye to the devastating impacts of their financial services; only tightened financial sector regulation is capable of setting the kind of binding standards needed to stop banks fuelling forest crime.”

The research released today finds that between 2010 and 2015 at least USD38 billion worth of commercial loans and underwriting facilities were provided to just 50 companies that impact natural tropical forests in Southeast Asia, through their production and primary processing operations of palm oil, pulp & paper, rubber and tropical timber. The forest operations of these 50 companies were supported by an additional USD14 billion worth of bond and shareholdings at the start of 2016. The tropical forests of Southeast Asia have some of the highest rates of deforestation in the world resulting from the large-scale expansion of these forest-risk commodities.

“The combined impact of relaxed law enforcement and minimum due diligence standards applied by financial institutions in credit approval processes is adding pressure on the environment, people and business. The devastating forest and land fires of 2015 and new fires in 2016 can be seen as one such impact, but so far none of the financiers have been held responsible for their role in enabling plantation expansion,” said Rahmawati Retno Winarni, Executive Director with TuK-INDONESIA. “It is time for the financial authority in Indonesia to come up with regulations setting transparency and accountability standards for the financial sector it supervises. This website shines a spotlight on the problems of uncontrolled finance and will become a platform of communication among stakeholders who share the objectives of sustainability and responsible investment.”

Some of  the banks found to be most involved in financing these tropical forest-risk sectors include Malayan Banking, CIMB, DBS, OCBC, Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mitsubishi UFJ, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan, China Development Bank, Bank Mandiri and Bank Negara Indonesia.

The study finds that even some banks with voluntary environmental and social policies in place are routinely providing loans and other financial services to clients engaged in deforestation and social violations. A primary recommendation is that financial sector regulators in key jurisdictions – such as in Japan, Indonesia, Singapore and the UK – introduce mandatory requirements on banks and investors to conduct robust due diligence screening processes on forest-sector clients, with strong penalties for non-compliance.

###

Rainforest Action Network runs hard-hitting campaigns to protect endangered forests and Indigenous rights, break North America’s fossil fuels addiction, and stop destructive investments around the world through education, grassroots organizing, and non-violent direct action. For more information, please visit: www.ran.org

TuK INDONESIA works to encourage political solutions and options for vulnerable groups, local communities and indigenous peoples to secure and protect human rights, access to justice and self-determination. For more information, please visit: http://www.tuk.or.id/

Profundo is an economic research consultancy analyzing commodity chains, financial institutions and Corporate Social Responsibility (CSR) issues – predominantly working for environmental, human rights and development organizations in the Netherlands and abroad. For more information, please visit: http://www.profundo.nl/page/show/home-122

This post is also available in: English