Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth:

 Korindo Group POSCO International

Kantor Staf Presiden

Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM

Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat

Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstra-yudisial, Ringkas-cepat, atau Sewenang-wenang

Program Pembangunan PBB

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi

Forest Stewardship Council  pemberi label FSC kepada Korindo)

Sumitomo Forestry (pembeli kayu Korindo)

Oji Group (mitra usaha patungan pulpwood Korindo)

Bank Negara Indonesia (pemberi pinjaman Korindo)

Siemens Gamesa (pembeli turbin angin Korindo)

Citigroup (pemberi pinjaman POSCO)

Mirae Asset Financial Group (pemberi pinjaman POSCO)

Credit Agricole (pemberi pinjaman POSCO)

The Korean National Pension Fund (investor POSCO)

BlackRock (investor POSCO)

Jumat, 3 Juli 2020

Perihal: Keprihatinan mendesak bagi keamanan pembela lahan dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO International, Indonesia.

Kepada semua pihak yang berkepentingan

Kami menulis dengan permintaan mendesak untuk perhatian dan ijtihat segera Anda dalam mencegah semakin parahnya pelanggaran HAM terkait semua kegiatan Korindo Group dan POSCO International. Menyusul penayangan sebuah film dokumenter dari Al Jazeera pada tanggal 25 Juni 2020, yang menampilkan kesaksian dan berbagai bukti meresahkan lainnya serta dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo dan POSCO, kami sangat khawatir atas keselamatan masyarakat dan individu yang telah terdampak dari kegiatan Korindo dan POSCO.

Kematian petani Papua Marius Betera (MB) pada tanggal 16 Mei tahun ini menyoroti pola kekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dan individu yang menyuarakan keluhan mereka menolak kegiatan perusahaan atau menuntut hak-hak mereka yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan masyarakat sipil, Marius meninggal beberapa jam setelah dipukuli seorang polisi di luar kantor lapangan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), dimana dia datang untuk menyampaikan keberatan terhadap Korindo atas perusakan kebun pisangnya. Korindo juga telah mengeluarkan pernyataan terkait kematian tersebut. Semenjak kematian Marius, salah satu anggota masyarakat bernama Petrus Kinggo (PK), yang telah berusaha mencari jawaban atas kematian MB, melaporkan telah diancam oleh orang- orang yang datang dari camp perusahaan Korindo. PK juga menemukan foto dirinya yang dilingkari warna merah telah disebar melalui Whatsapp tanpa diketahui sumber dan motifnya.

Kami juga mencatat dan mendukung surat dari masyarakat sipil Indonesia kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB dan Pemerintah Indonesia yang mendesak pengusutan tuntas dan transparan terkait kematian Marius, keadilan dan pemulihan untuk keluarga Marius, dan menuntut aparat keamanan menjunjung hak-hak masyarakat alih-alih bertindak sebagai lembaga penegakan untuk kepentingan korporasi swasta.

Ancaman Korindo untuk mengambil tindakan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan pihak media yang menginvestigasi kegiatan usahanya menambahkan catatan bahwa perusahaan tersebut terus berusaha untuk menghindari pengawasan melalui intimidasi hukum.

Kepada Korindo Group dan POSCO International:

kami menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua masyarakat yang terdampak dari kegiatan- kegiatan usaha Anda, memastikan keamanan dari semua pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil, bersedia untuk melakukan pemulihan yang menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak, serta bersedia kerjasama untuk penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak atas tanah dan HAM yang terkait dengan perusahaan Anda.

Kepada semua badan pengawasan publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penegakkan terhadap perlindungan HAM:

secara proaktif mengintervensi situasi tersebut dengan memperingatkan Korindo, POSCO dan aparat keamanan setempat bahwa mereka harus menahan diri dan setiap pelanggaran hak atau tindakan pembalasan lainnya terhadap masyarakat atau aktivis tidak akan dibiarkan, serta melakukan penyelidikan penuh terkait semua dugaan pelanggaran HAM atau hak atas tanah.

Kepada semua organisasi dan perusahaan yang melanggengkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan Korindo dan POSCO:

segera mengumumkan komitmen terhadap tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak apa pun dalam rantai pasok atau hubungan investasi, melakukan uji tuntas yang mendalam dan pemantauan terhadap operasi Korindo dan POSCO, turut serta dalam penyelidikan atau proses pemulihan apapun yang berkaitan dengan hubungan bisnis, dan menangguhkan hubungan bisnis jika standar operasinya tidak dengan cepat dipastikan.

Dari : 

This post is also available in: English