-
UNDANG-UNDANG
-
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjapasal : 13-16, 29, 36, 37, 125-135, 180, 184
selengkapnya dapat diunduh di : UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariaselengkapnya dapat diunduh di : UUPA 1960
-
UU No. 29/1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunanselengkapnya dapat diunduh di : UU 29/1956
-
Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanyaselengkapnya dapat diunduh di : Perppu 51/1960
-
PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanianselengkapnya dapat diunduh di : PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Pasal : Terkait dengan perkebunan diatur dalam BAB II SUBSEKTOR PERKEBUNAN dan Pasal 234
catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja
-
PERATURAN PEMERINTAH
-
PP No. 34/1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
-
PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanahselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
-
PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanahselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
-
PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasionalselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional
-
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruangselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja
-
PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantarselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 180 UU Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA. PP ini mencabut PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
-
PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanahselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan 185 hurf b UU Cipta Kerja
PP ini mencabut PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah
-
PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanahselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
catatan:Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja
-
PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanahselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
catatan: Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 135 UU Cipta Kerja
-
PERATURAN PRESIDEN, INSTRUKSI PRESIDEN & PERATURAN MENTERI/KEPALA BADAN, KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA BADAN
-
Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agrariaselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
-
Permentan No. 08/PERMENTAN/KB.400/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasialselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Permentan No. 08/PERMENTAN/KB.400/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial
-
Permentan No. 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawitselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Permentan No. 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
-
Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN No. 79, PB.3/MENHUT-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
-
Permen ATR/Kepala BPN No. 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahanselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Permen ATR/Kepala BPN No. 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
-
Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruangselengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut : Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
-
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
-
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usahaselengkapnya dapoat diunduh di : permen ATR 7/2017
-
Kepmentan No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019selengkapnya dapoat diunduh di : Kepmentan No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019
,
-
Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 728/KPTS-II/1998 Tahun 1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya PerkebunanList Title
-
Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 376/KPTS-II/1998 Tahun 1998 Kriteria Penyediaan Areal Hutan untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit
-
Kepmen Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas Tanah dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah Yang Telah Atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
-
Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modalselengkapnya dapaty diunduh di : Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
-
Instruksi Mendagri No. 27/1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanahselengkapnya dapaty diunduh di : Instruksi Mendagri No. 27/1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanah
-
Instruksi Mendagri No. 21 /1973 tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batasselengkapnya dapaty diunduh di : Instruksi Mendagri No. 21 /1973 tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas
-
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 1994 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR
-
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertipikatnya
-
SE Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2083 Tahun 1998 tentang Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah dalam Areal Izin Lingkungan
-
SE Menteri ATR/Kepala BPN No. 11/SE-HK.0202/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat
-
SE Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10/SE/VII/2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (High Conservation Value Forest)
-
Surat Menteri ATR/BPN Nomor 319/S-300.UK.01.01/IX/2020 Tahun 2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Larangan Pemecahan