Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global Keadilan Iklim

 
Waktunya Rakyat Diberi Kepercayaan Menyelamatkan Hutan dan Iklim Global
Jakarta-Di COP 21 Paris, perundingan perubahan iklim memasuki detik-detik terakhir untuk mencapai sebuah kesepakatan penting bagi masa depan bumi dan keselamatan manusia dari dampak perubahan iklim. Kita tentu berharap, perundingan ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi penanganan perubahan iklim dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan seperti masyarakat adat-masyarakat lokal, petani, nelayan, perempuan dan anak-anak.
Di Jakarta, hari ini (12 Desember 2015), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global meluncurkan platform yang berjudul “Keadilan Iklim: Perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang melampui karbon”.
Merespon perundingan ini, Direktur WALHI Nasional, Abetnego Tarigan menekankan bahwa, “Selama ini penanganan perubahan iklim didominasi oleh perdebatan tentang karbon, sehingga inisiatif-insiatif masyarakat adat dan masyarakat lokal nyaris tidak terdengar. Padahal justru inisiatif seperti inilah yang pada faktanya lebih mampu menghadapi dan menangani krisis. Sektor swasta yang berbasiskan mekanisme pasar seperti carbon trading, justru mengalihkan solusi mengatasi perubahan iklim yang seharusnya mengubah cara-cara pembangunan global menjadi isu perdagangan, sehingga gagal mengatasi masalah perubahan iklim”.
Selama ini kearifan lokal masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim, belum diakui dapat berkontribusi besar bagi penanganan perubahan iklim, baik oleh pemerintah Indonesia maupun internasional.  Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat lokal menjadi modal utama bagi rakyat untuk bisa terlibat secara aktif dalam penanganan perubahan iklim. “Hutan adat adalah harapan rakyat menjaga lingkungannya, harapan tidak diakui, maka rusaklah lingkungan” tegas Dahniar, Direktur Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat (HuMa).
Pidato Jokowi dalam sidang UNFCCC pada tanggal 30 November 2015 yang lalu, menyampaikan sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kerentanan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak perubahan iklim. Karenanya, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang dapat memastikan perlindungan terhadap kawasan yang rentan tersebut. Arimbi Heroepoetri, Direktur debtWATCH Indonesia menegaskan, “Jika Presiden betul-betul berkomitmen, maka usaha perlindungan dan pemeliharaan wilayah pesisir tidak bisa ditunda lagi. Dalam jangka pendek perlu dilakukan moratorium reklamasi pesisir serta mendorong adanya langkah-langkah perlindungan dan pemanfaatan berbasis hak yang berkelanjutan.”
Selanjutnya, Arimbi juga menekankan bahwa alokasi pendanaan Negara harus menaruh prioritas kepada penguatan daya lenting masyarakat melalui adaptasi, bukan malah menunggu bantuan dari luar negeri untuk memastikan keselamatan rakyat apalagi membebankan kebutuhan ini kepada dana utang.
 
Climate Rally dengan tema “dari Indonesia untuk Dunia” yang diselenggarakan oleh Koalisi yang selama ini memiliki perhatian dalam penyelamatan hutan dan iklim global, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan sosial yang disuarakan oleh seluruh masyarakat internasional yang memperjuangkan keadilan iklim demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Ini merupakan bagian dari peran yang diambil oleh masyarakat sipil di Indonesia bagi upaya penyelamatan hutan dan iklim global, yang tentulah kami harapkan bagian dari komitmen Indonesia terhadap persoalan global perubahan iklim.
Dalam Climate Rally dan Climate Art ini, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia bahu membahu menyelamatkan lingkungan hidup yang semakin kritis dan secara bersama-sama mengambil peran dalam upaya penanganan perubahan iklim. (selesai)
 
Jakarta, 12 Desember 2015.
WALHI-Debt Watch Indonesia-HuMa-Green Peace Indonesia-JKPP-PUSAKA-ICEL-AMAN-FWI-KpSHK-Qbar, LBH Semarang-Perkumpulan Bantaya-LBBT Pontianak-RMI-KoAGE-Walacea-IESR-TuK Indonesia
 
 
Contact Person:

1. Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI di 08159416297
2. Dahniar, Direktur HuMa di 081341333080
3. Arimbi Heroeputri, Direktur Debt Watch Indonesia di 0811848514