Seruan Koalisi Masyarakat Sipil Internasional atas Kebakaran Hutan, Lahan, dan Gambut
Jakarta, 27 April 2016 Karena kabut asap yang terus melanda kawasan Asia Tenggara, otoritas keuangan diminta memperkenalkan sanksi darurat kepada […]
Siaran Pers: Koalisi Internasional Menyeru Ditetapkannya Sanksi Darurat Atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Otoritas jasa keuangan dunia dihimbau untuk menegakkan kewenangan mereka mencegah bencana ekologis – saat ini kebakaran hutan dan lahan telah
Siaran Pers: Hentikan Pembiayaan bagi PT Musi Hutan Persada yang Merampas Hak-Hak Rakyat
Palembang, 23 April 2016 – Aksi kesewenang-wenangan perusahaan terhadap masyarakat terulang kembali. PT Musi Hutan Persada (MHP) yang dimiliki oleh
Perjuangan Petani Banggai (PPB) Untuk Keadilan: Keluarkan Kencana Agri Dari Tanah Rakyat dan Penuhi Hak-Hak Pekerja
Senin, 18 April 2016 – Organisasi Perjuangan Petani Banggai (PPB) Untuk Keadilan menuntut Kencana Agri Grup yang memiliki tiga anak perusahaan
Berita
Album- Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Pembiayaannya Bengkulu
[justified_image_grid preset=20 retina_ready=no timthumb_crop_zone=t developer_link=hide flickr_user=141824104@N06 flickr_photoset=72157667077884445]
Workshop: Mendorong Peranan Perbankan dalam Mewujudkan Pekebun Mandiri
Pekanbaru, 15 April 2016 – Petani mandiri kelapa sawit di Indonesia saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses permodalan.
Surat Terbuka untuk Presiden Bank Dunia dan IFC
Dear World Bank President Kim and IFC President Le Houérou, We are writing to you with deep concerns about a
Pernyataan Pers Koalisi Responsibank Indonesia: Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi mainstream di tataran global. Pada September 2015, PBB telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai
[detik.com] Revisi UU KPK Ancaman Bagi Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia
Dhani Irawan – detikNews Minggu 21 Feb 2016, 02:33 WIB Jakarta – Penolakan atas revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang
Revisi UU KPK Untungkan Koruptor SDA
Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU