Evaluasi Satu Tahun Kementerian ATR/BPN
KPA/Jakarta,15-09-2015; Makin maraknya konflik agraria dari tahun ke tahun dan makin rumitnya persoalan penataan tanah di Indonesia dibahas dalam Diskusi […]
Artikel
Siaran Pers Bersama – Komite Aksi Hari Tani Nasional
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut
Panggung Kebudayaan Rakyat “Anti Penggusuran, Perampasan Tanah dan Pelanggaran HAM”
Penggusuran, perampasan tanah dan pelanggaran HAM, terjadi diberbagai daerah di Indonesia dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Proyek-proyek
Polisi dan staf BIN masuk capim KPK, Jimly tak lolos
1 September 2015 Dari delapan nama calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, terdapat unsur BIN, polisi, hakim,
Usut Keterlibatan PT. WKS-APP, JPU Harus Tuntut Sanksi Maksimal Terhadap Pelaku (Sidang kasus pembunuhan alm. Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi)
Jakarta, 31 Agustus 2015. Proses sidang terhadap 6 (enam) tersangka pelaku pembunuhan Indra Pelani akan memasuki sidang hari kesebelas. Sidang
Pernyataan Pers Bersama: UU Perkebunan Kembali Hidupkan Represi Negara Terhadap Perjuangan Petani
Pernyataan Pers Bersama PILNET – ELSAM – WALHI – KPA – SPP – HuMa – Sawit Watch – Sitas Desa
Perempuan Papua dan Pemerintahan Desa
Pembangunan Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam berbagai kegiatan kedamaian internasional, sebagaimana termaktub dalam mukadimah
Tangkap dan Penjarakan Para Pelaku Kejahatan Tata Ruang!!!
By admin On 17 Agu, 2015 At 05:30 PM | Categorized As Editorial, Home Slide Show | With 2 Comments Pasal 33 UUD 1945 dan UU
[KOMPAS.com] PPATK Laporkan ke Presiden 10 Capim KPK dengan Transaksi Mencurigakan
http://nasional.kompas.com/read/2015/08/13/07042321/PPATK.Laporkan.ke.Presiden.10.Capim.KPK.dengan.Transaksi.Mencurigakan Kamis, 13 Agustus 2015 | 07:04 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M Yusuf mengatakan,
Walhi Bengkulu Menangkan Gugatan Informasi HGU Lawan BPN
TEMPO.CO, Bengkulu – Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Bengkulu harus memberikan seluruh peta hak guna usaha (HGU) perkebunan yang diminta