ResponsiBank Dorong RUU Perbankan Peka Sosial dan Lingkungan
Pembahasan RUU Perbankan sedang berjalan di DPR. Untuk itu, koalisi organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ResponsiBank meminta DPR memasukkan […]
Korupsi Subur, Hutan Sumatera Hancur
HUTAN SUMATERA HANCUR OLEH KORUPSI. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2014 terkait Sistem Perizinan di Sektor Kehutanan menemukan potensi
SIARAN PERS: UU Perbankan Baru Harus Dorong Bank Agar Peka terhadap Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup
Sektor perbankan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Namun demikian, berbagai perubahan dalam konteks global maupun lokal menuntut perubahan
[mongabay.co.id] Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa
June 12, 2015 Riko Coubut, Padang Sudah 17 tahun, sengketa antara PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) dengan masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan
[Kompas] Panen Sawit di Kebun Majikan, Sukimin Jadi Tersangka
Senin, 1 Juni 2015 | 17:44 WIB BENGKULU, KOMPAS.com – Sukimin (40), seorang buruh panen kelapa sawit di kebun milik
Workshop Penyusunan Strategy Litigasi: Litigasi sebagai Strategy Mempertahankan Hak Rakyat
Jakarta, 27-28 Mei 2015. Dalam dua dekade terakhir ini, industri kelapa sawit mengalami ‘economic booming‘ dipicu oleh tingginya permintaan minyak
Pelatihan Paralegal Masyarakat dan Buruh di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
Luwuk, 12-13 Mei 2015. Ekspansi di sektor kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir begitu cepat dan massive, menyebabkan
Aksi Petani Gondang Tapen, Bilitar di Depan Kedubes Swiss dan Kantor Holcim Indonesia
Senin, 20 April 2014, di Depan Gedung Kedutaan Besar Swiss dan Kantor Pusat Holcim Indonesia. Menindaklanjuti pengaduan atas tindakan PT
Pernyataan Pers Bersama: Menuntut Tanggung Jawab Holcim Ltd. Atas Pengambilalihan Hak Kelola Masyarakat Ringinrejo
Pernyataan Pers Bersama ELSAM – Fransiscans International – Sitas Desa – Paguyuban Petani Aryo Blitar – TuK Indonesia – Konsorsium
Aksi Solidaritas Untuk Rembang
KPA/Jakarta: Pada 16 April 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah menolak gugatan warga Rembang. Alasan Ketua Majelis