Entries by TuK Indonesia

Dewan Komisioner OJK Desak DPR Tuntaskan Revisi UU Perbankan

Minggu, 1 Februari 2015 15:09 WITA Laporan Wartawan Tribun Timur, Hajrah TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon mendesak panitia kerja (panja) DPR untuk segera menuntaskan revisi undang-undang perbankan yang telah bergulir sejak 2014 lalu. Kata Nelson saat ini perkembangan soal revisi tersebut telah sampai pada pembahasan ulang dari […]

Equator Banks & Equator Principles

Equator Principles (EPs)1 adalah kerangka kerja pengelolaan risiko, ditetapkan oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek dan sangat dimaksudkan untuk menyediakan suatu standar minimum untuk uji tuntas (due diligence) untuk mendukung pengambilan-keputusan risiko secara bertanggung jawab. EP berlaku diseluruh dunia, terhadap semua sektor industri dan terhadap empat produk […]

Komisi XI: revisi UU Perbankan tuntas 2015

Jumat, 23 Januari 2015 23:51 WIB Pewarta: Indra Arief Pribadi ”Ini sudah masuk prioritas legislasi nasional. Kami melihat pihak asing sudah terlalu bebas untuk memiliki bank di Indonesia,” Jakarta (ANTARA News) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menjanjikan revisi Undang-undang Perbankan, yang diantaranya mengatur pengurangan bobot kepemilikan asing pada bank dalam negeri, akan selesai tahun […]

Dampak kelapa sawit

Ada dua dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentanan pangan, pencemaran air, tanah dan udara. Dampak ekologi pengembangan dan perluasan […]

4 Ribu Perusahaan PMA Tidak Pernah Bayar Pajak

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | 00:20 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 4 ribu perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak pernah membayar pajak selama berdirinya. “Ada yang tidak bayar selama 25 tahun, ada yang 10 tahun. Macam-macam, bervariasi,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di rumah dinasnya di Widya Chandra malam ini. (Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia […]

Daftar bank di Indonesia

Informasi singkat tentang bank di Indonesia Artikel ini dikutip dan diedit dari http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bank_di_Indonesia sesuai dengan kebutuhan redaksional tanpa bermaksud mengurangi substansi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka […]

Tinjauan Independen atas Dampak Sosial dari Kebijakan Konservasi Hutan Golden Agri Resources di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kajian independen ini merupakan publikasi yang mengungkapkan dampak-dampak negatif sosial program konservasi hutan perkebunan kelapa sawit berbasis High Carbon Stock oleh anak perusahaan Golden Agri Resource terhadap masyarakat adat Dayak dan Melayu sekitarnya. Program konservasi hutan bermaksud mengurangi dampak konversi hutan dan gambut di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kajian indpenden ini merupakan kolaborasi antara […]

Conflict or Consent

Buku ‘Conflict or Consent’ atau Konflik atau Mufakat merupakan kumpulan studi kasus tentang penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Studi kasus tersebut dilakukan terhadap 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Congo, Liberia dan Cameron. Kajian ini merupakan kolaborasi NGO dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, […]

Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar

Selasa, 23 Desember 2014 | 20:02 WIB Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Sidang […]

[KPA] KNRA: Jalan Baru Reforma Agraria

Posted on Dec 9, 2014 in Artikel, Berita | 0 comments KPA/Jakarta: Setelah selesai melakukan konfrensi nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan 36 lembaga lainnya mengadakan workshop. Kegiatan yang berlangsung 4-5 Desember 2014 di Hotel Cemara bertujuan untuk merumuskan langkah baru untuk medorong pemerintah menjalankan agenda reforma agraria. Dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Menteri Agraria, Ferry Mursydan Baldan, […]