Siaran Pers: Usut Tuntas Pelaku Pembunuhan Indra Pelani
Jambi, 12 Oktober 2015 Selasa, 6 Oktober 2015, sidang kasus pengeroyokan dan pembunuhan berencana aktivis Serikat Tani Tebo, Indra Pelani, […]
Media
Temu Marga Memperkuat Wilayah Kehidupan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat
TEMU MARGA MEMPERKUAT WILAYAH KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT Muting, 09-10 September 2015 Hari ini, Kamis, Tanggal Sepuluh Bulan September
Sidang Putusan Kasus Pembunuhan Aktivis Serikat Tani Tebo “Indra Pelani”
http://www.walhi-jambi.com/2015/10/sidang-putusan-kasus-pembunuhan-aktivis.html Selasa 6 Oktober 2015 , bertempat di Pengadilan Negeri Muara Bulian digelar kembali sidang pembacaan putusan hakim dalam kasus
Peninjauan Kembali Dikabulkan: Masyarakat Adat Menang Melawan Korporasi Perkebunan
Pernyataan Pers: Public Interest Lawyers Network (PILNET) [Jakarta, 5 Oktober 2015] Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Japin dan
DIBUTUHKAN: Communication Officer
TuK INDONESIA adalah Organisasi Berbentuk Perkumpulan dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia dan internasional. Visi TuK
[ICW] Ini 11 Modus Korupsi Selama Semester I 2015
Selasa, 29 September 2015 | 12:16 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui hasil risetnya menemukan 11 modus tindak
Konflik Tambang Memakan Korban
Pejuang lingkungan Tolak Tambang dibunuh di Kabupaten Lumajang Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi
Opini: Asap Dan Sengsara
Oleh Jalal* http://www.mongabay.co.id/2015/09/25/opini-asap-dan-sengsara/ Indonesia tengah menghadapi dua bencana asap sekaligus. Yang pertama merupakan bencana ‘hibrida’, kombinasi antara campur tangan manusia
Artikel
Evaluasi Satu Tahun Kementerian ATR/BPN
KPA/Jakarta,15-09-2015; Makin maraknya konflik agraria dari tahun ke tahun dan makin rumitnya persoalan penataan tanah di Indonesia dibahas dalam Diskusi
Siaran Pers Bersama – Komite Aksi Hari Tani Nasional
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut