Equator Banks & Equator Principles
Equator Principles (EPs)1 adalah kerangka kerja pengelolaan risiko, ditetapkan oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan […]
Artikel
Media
Artikel
Komisi XI: revisi UU Perbankan tuntas 2015
Jumat, 23 Januari 2015 23:51 WIB Pewarta: Indra Arief Pribadi ”Ini sudah masuk prioritas legislasi nasional. Kami melihat pihak asing
Artikel
Dampak kelapa sawit
Ada dua dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak
Artikel
Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar
Selasa, 23 Desember 2014 | 20:02 WIB Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat
Siaran Pers
Di New York, 4 Raksasa Sawit Ikrar Jaga Hutan. TUK-Walhi: Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas!
Empat raksasa sawit, Golden Agri Resources (GAR), Wilmar, Cargill dan Asian Agri bersama Kadin Indonesia, bersamaan dengan pertemuan iklim di New
Fiksi Iklim Langgengkan Phase 4 Bisnis Kotor SDA Indonesia
Release TUK-Indonesia, Silvagama, Elsam, WALHI Fiksi Iklim Langgengkan Phase 4 Bisnis Kotor SDA Indonesia Climate Summit Delegation , Wake Up
Fiksi Iklim Langgengkan Phase 4 Bisnis Kotor SDA Indonesia
Release TUK-Indonesia, Silvagama, Elsam, WALHI Fiksi Iklim Langgengkan Phase 4 Bisnis Kotor SDA Indonesia Climate Summit Delegation , Wake Up
Artikel
[SELASAR POLITIK] 38 Koruptor Mendapat Pembebasan Bersyarat Selama Pemerintahan SBY
Jumat, 12 September 2014 | 05:00 WIB Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sedikitnya terdapat 38 terpidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat
Siaran Pers
Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA Meningkat Menjelang PILPRES 2014
Jakarta, 30 Juni 2014. Kriminialsisi, intimidasi, dan tindakan represif (kekerasan)terhadap masyarakat semakin meningkat di masa akhir pemerintahan SBY dan menjelang
Siaran Pers
Merauke Integrated Food and Energy Estate: Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat di Merauke dan Meruntuhkan Nilai-nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya
Implementasi UU No. 21 tahun 20101 tentang Otonomi Khusus Papua belum memberikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.