Secara konseptual, tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan melindungi lingkungan. Menurut Haddad dan Maftuchah (2015), pembangunan […]
Dalam hasil skoring fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa pencabutan izin layak dari aspek lingkungan. Sebab, sebesar 72% areal konsesi yang dicabut 2022 dan dievaluasi merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit. Areal tersebut juga dominan pada kelas tanah dengan tingkat kepekaan sangat tinggi dan dalam kelas kelerengan sangat curam. Hal ini mengindikasikan kerentanan bencana ekologis pada kawasan–kawasan konsesi tersebut.
Pada 5 Januari 2022, pemerintah mengumumkan mencabut ribuan izin usaha tambang, kehutanan, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan (Kemensetneg 2022). Pencabutan
Banggai, 18 Desember 2022. TuK INDONESIA dan warga Banggai bersama 500 orang muda yang terdiri dari siswa, mahasiswa, serta kelompok
Upaya pemerintah dalam merehabilitasi mangrove seluas 600 rb ha hingga 2024 dibaca sebagai kejar target atas komitmen Pemerintah Indonesia terkait penurunan emisi
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA Kontak: Linda Rosalina ([email protected]/+62 812 1942 7257) Aksi Protes Terhadap 36 Bank yang Terlibat
90% Kreditor Negara G20 Terlibat Pembiayaan Perusahaan Perusak Hutan dan Pelanggaran HAM Jakarta, 18 Oktober 2022. Temuan terbaru koalisi Forests
Laporan: Kebijakan Bank Global Tidak Memadai dalam Mencegah Pembiayaan Atas Deforestasi, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
TuK INDONESIA bersama Social Research Centre (SOREC) Fisipol UGM dan PRAKARSA hendak menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan untuk Penguatan Ekonomi
Jakarta, 20 April 2022 – Data terbaru yang diluncurkan hari ini oleh koalisi internasional Forests & Finance mengungkap bank-bank yang
