Eksistensi RSPO Tidak Relevan: 11 Tahun Melakukan Pengaduan Ditanggapi dengan Penolakan
TuK INDONESIA bersama akademisi dan masyarakat adat akan melangsungkan konferensi pers bertajuk “Eksistensi RSPO Tidak Relevan: 11 Tahun Melakukan Pengaduan […]
TuK INDONESIA bersama akademisi dan masyarakat adat akan melangsungkan konferensi pers bertajuk “Eksistensi RSPO Tidak Relevan: 11 Tahun Melakukan Pengaduan […]
Pada 2005, Putera Sampoerna mendirikan Sampoerna Strategic Group, setelah melepas saham HM Sampoerna kepada Philip Morris International. Melalui perusahaan ini,
Siaran Pers – Pernyataan Zulhas Tolak UU Anti Deforestasi Salah Bidik Jakarta, 3 Agustus 2023. Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa
Koalisi ResponsiBank Indonesia Menilai Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perbankan di Indonesia Masih Rendah Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023 – Koalisi
Jakarta, 10 Juli 2023. Terjadinya demo di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah antara warga dengan aparat kepolisan pada 7 Juli 2023
Jakarta, 8 Februari 2023. Evaluasi keuangan berkelanjutan 37 Bank oleh TuK INDONESIA menemukan bahwa lingkungan merupakan aspek yang paling rendah
Dalam hasil skoring fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa pencabutan izin layak dari aspek lingkungan. Sebab, sebesar 72% areal konsesi yang dicabut 2022 dan dievaluasi merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit. Areal tersebut juga dominan pada kelas tanah dengan tingkat kepekaan sangat tinggi dan dalam kelas kelerengan sangat curam. Hal ini mengindikasikan kerentanan bencana ekologis pada kawasan–kawasan konsesi tersebut.
Banggai, 18 Desember 2022. TuK INDONESIA dan warga Banggai bersama 500 orang muda yang terdiri dari siswa, mahasiswa, serta kelompok
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA Kontak: Linda Rosalina ([email protected]/+62 812 1942 7257) Aksi Protes Terhadap 36 Bank yang Terlibat
90% Kreditor Negara G20 Terlibat Pembiayaan Perusahaan Perusak Hutan dan Pelanggaran HAM Jakarta, 18 Oktober 2022. Temuan terbaru koalisi Forests