Mengungkap Jejak Kehancuran Biodiversitas Akibat Aliran Kredit Global
Laporan ini mengungkap bagaimana aliran kredit dari bank-bank internasional dan domestik telah menjadi pendorong utama kehancuran biodiversitas di Indonesia dan […]
Publikasi
Laporan Penelitian: Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10 , PM2.5 , dan SO2 Pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur, dan Labota
Pesatnya pembangunan industri pertambangan Nikel di Indonesia, terutama di Kabupaten Morowali, menghadirkan tantangan serius terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan
Publikasi: Membiayai Hancurnya Keanekaragaman Hayati 2023
Bank-bank di Indonesia merupakan bank terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kreditor yang merisikokan hutan terbesar di Indonesia. Bank-bank ini
Publikasi, Siaran Pers
Kertas Posisi Masyarakat Sipil Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia menghadapi permasalahan rumit dan tantangan besar dalam pelaksanaan kewajiban dari Peraturan Bebas deforestasi (EUDR) Uni Eropa, terutama terkait pengembangan
EVALUASI SATU TAHUN IMPLEMENTASI TAKSONOMI HIJAU INDONESIA
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pemuktahiran Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Sebuah dokumen untuk arah pandu bagi Sektor
RINGKASAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN MANFAAT – Upaya Indonesia dalam meningkatkan transparansi korporasi
Penilaian atas kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat di sektor pulp Indonesia Indonesia baru-baru ini mengambil langkah penting untuk meningkatkan secara
Pemutihan Sawit Ilegal, Praktik Buruk Tata Kelola Sawit yang Memperparah Kejahatan Lingkungan
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=”
Pelatihan Monitoring Industri Berisiko Tinggi
Delapan propinsi bersiap mengadvokasi lebih lanjut kasus-kasus yang melibatkan industri yang berisiko tinggi terhadap pelanggaran HAM dan deforestasi. Merespon kebutuhan
Unjuk Rasa Tunggal Kepala Desa Tiberias di Mahkamah Agung
Unjuk Rasa Tunggal Kepala Desa Tiberias di Mahkamah Agung. Pasca Unjuk Rasa Tunggal Kepala Desa Tiberias di Mahkamah Agung pada
Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan
Sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumberdaya Alam (SDA) dan penguatan sistem perizinan, TuK INDONESIA memandang pencabutan izin merupakan langkah positif pemerintah yang perlu didukung. Namun, TuK INDONESIA menekankan bahwa momentum pencabutan izin ini semestinya mampu menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemulihan lingkungan. Sehingga, indikator di dalam pencabutan izin dapat diperluas pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.