Di Balik Tragedi Berdarah Bangkal Seruyan: Di Negeri Kami ‘Sawit Lebih Mahal dari Nyawa Manusia’
Siaran Pers Jakarta, 31 Oktober 2024 — Pada hari ini, Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara […]
Siaran Pers Jakarta, 31 Oktober 2024 — Pada hari ini, Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara […]
Lembar Fakta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan organisasi nirlaba global yang hadir untuk menjawab tantangan global terkait produksi
Jakarta, 29 Agustus 2024 – TuK INDONESIA, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako (FKM Untad), dan Celebes Bergerak meluncurkan laporan penelitian
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pemuktahiran Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Sebuah dokumen untuk arah pandu bagi Sektor
Penilaian atas kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat di sektor pulp Indonesia Indonesia baru-baru ini mengambil langkah penting untuk meningkatkan secara
Jakarta, 13 Oktober 2023. TuK INDONESIA kembali meluncurkan laporan ketiga mengenai dominasi 25 Taipan di sektor perkebunan kelapa sawit dan
Sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumberdaya Alam (SDA) dan penguatan sistem perizinan, TuK INDONESIA memandang pencabutan izin merupakan langkah positif pemerintah yang perlu didukung. Namun, TuK INDONESIA menekankan bahwa momentum pencabutan izin ini semestinya mampu menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemulihan lingkungan. Sehingga, indikator di dalam pencabutan izin dapat diperluas pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.
Perairan Kabupaten Banggai memiliki tiga komponen ekosistem pesisir tropis penting yaitu terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, dimana sumberdaya kelautan
Konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas PT. Trio Kencana di Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah mencapai puncaknya pada
Komitmen jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya program ekonomi hijau dan pembangunan