Equator Banks & Equator Principles
Equator Principles (EPs)1 adalah kerangka kerja pengelolaan risiko, ditetapkan oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan […]
Artikel
Publikasi
Artikel
Komisi XI: revisi UU Perbankan tuntas 2015
Jumat, 23 Januari 2015 23:51 WIB Pewarta: Indra Arief Pribadi ”Ini sudah masuk prioritas legislasi nasional. Kami melihat pihak asing
Artikel
Dampak kelapa sawit
Ada dua dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak
Tinjauan Independen atas Dampak Sosial dari Kebijakan Konservasi Hutan Golden Agri Resources di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Kajian independen ini merupakan publikasi yang mengungkapkan dampak-dampak negatif sosial program konservasi hutan perkebunan kelapa sawit berbasis High Carbon Stock
Buku
Conflict or Consent
Buku ‘Conflict or Consent’ atau Konflik atau Mufakat merupakan kumpulan studi kasus tentang penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent
Artikel
Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar
Selasa, 23 Desember 2014 | 20:02 WIB Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat
Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaannya pelatihan untuk aktivis
Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi kecepatan yang sangat tinggi, dan telah menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius:
Artikel
[SELASAR POLITIK] 38 Koruptor Mendapat Pembebasan Bersyarat Selama Pemerintahan SBY
Jumat, 12 September 2014 | 05:00 WIB Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sedikitnya terdapat 38 terpidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat
Artikel
Liputan Temu dan Konsultasi Perempuan Komunitas “Akses dan Kontrol Terkait Proyek Iklim (REDD+) dan Perkebunan Sawit”
Solidaritas Perempuan melakukan Temu dan Konsultasi Perempuan Komunitas “Akses dan Kontrol Terkait Proyek Iklim (REDD+) dan Perkebunan Kelapa Sawit” selama
Artikel
Revisi UU Perbankan sudah rampung 95%
Oleh Dea Chadiza Syafina – Selasa, 12 November 2013 | 11:05 WIB JAKARTA. Panitia Kerja revisi Undang-Undang No. 29 tahun 1999