Media
Menuntut akuntabilitas
Menuntut akuntabilitas Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan Laporan ini didasarkan pada tinjauan cermat terhadap hubungan antara sepuluh perkebunan kelapa...
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA
Data Terbaru Mengungkap 50 Bank dan Investor Terbesar Dunia Mendorong Deforestasi Melalui Investasi Besar dan Kebijakan yang Lemah Investor ternama seperti BlackRock, Vanguard, State Street, PNB, EPF, GPIF, dan KWAP...
MUFG – Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon
Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon untuk Ikut Bertanggung Jawab terhadap Kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM di Indonesia. [caption id="attachment_5818" align="aligncenter" width="845"] siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-menuntut-bank-mufg[/caption] [caption id="attachment_5820" align="aligncenter"...
Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Melanggengkan Pengambilan Lahan Besar-Besaran oleh Korporasi dan...
Jakarta, 6 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (OL) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kembali diuji. Isi UU Cipta Kerja yang penuh dengan kepentingan investor...
Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia
“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” Jakarta — Sektor perbankan berperan besar...
Korindo Membawa Virus Deforestasi dan Pelanggaran HAM di Papua
Masyarakat sipil menuntut KPK mengusut dugaan korupsi oleh Korindo dan meminta BNI menghentikan pendanaan kepada Korindo Jakarta, Rabu 1 Juli 2020 - Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi di depan...
KLHK, Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan yang Tak Ramah Pada Masyarakat Adat, Satwa,...
Siaran Pers Jakarta, 4 Juni 2020--Koalisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak punya empati terhadap korban kriminalisasi yang dilakukan oleh grup...
Patut Diduga Turut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kematian Marius Betera: PT Tunas Sawa...
Pada tanggal 16 Mei 2020, terjadi kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang berinisial Brigadir Polisi Melkianus Yowei (MY) terhadap warga sipil Orang Asli Papua (OAP)...
SIARAN PERS: Omnibus Law Melanggengkan Kuasa Korporasi, Membunuh Ekonomi Kerakyatan
Jakarta, 4 Mei 2020, Setelah puluhan tahun tata kelola dan penegakan hukum yang lemah, ditambah dengan pertumbuhan cepat sektor kehutanan dan perkebunan Indonesia mengakibatkan persoalan ekonomi yang berakar. Pemerintah berencana...
Bencana Bisnis atau Bisnis Bencana? Mengungkap Praktik Bisnis Perusak Hutan dan Lahan...
Jakarta, 20 Januari 2020— Selama satu tahun sejak akhir 2018 hingga 2019, koalisi 9 CSO di Indonesia tersebar di 7 provinsi melakukan pemantauan dan kajian sebagai bentuk aksi korektif masyarakat...
Bencana Ekologis & Ketidakberdayaan Proteksi Gambut di Sumatera Selatan
Palembang, 14 Januari 2020. Sepanjang 2019 Sumatera Selatan (Sumsel) terus dilanda bencana ekologis. Walhi Sumsel mencatat, awal 2019 dari Januari sampai Juni Sumsel dilanda banjir, kemudian pertengahan tahun Juli sampai...
Lima Tahun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia Namun Bank-bank Besar Masih Danai...
Jakarta - Laporan bersama yang diterbitkan hari ini oleh Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA, Jikalahari, WALHI dan Profundo menggarisbawahi peran penting sektor keuangan dalam melanggengkan krisis kebakaran hutan dan...
This post is also available in: English