Revisi UU KPK Untungkan Koruptor SDA
Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU […]
Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU […]
Pada 12 Februari 2015, TuK INDONESIA telah mempublikasikan riset tentang taipan yang menguasai 25 grup kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Kepada Yang Mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Dengan hormat, Tuan Presiden Joko Widodo permah mengatakan
Jumat, 18 Desember 2015 | 07:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting,
Waktunya Rakyat Diberi Kepercayaan Menyelamatkan Hutan dan Iklim Global Jakarta-Di COP 21 Paris, perundingan perubahan iklim memasuki detik-detik terakhir
“Peranan Perbankan dan Skema Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Perkebunan Rakyat” Dalam dua dekade terakhir, perkembangan perkebunan kelapa sawit di
Jakarta – Pasal kriminalisasi kembali mengancam para petani dan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi perkebunan. Pasal itu dihidupkan kembali
Rosmiyati Dewi Kandi & Safyra Primadhyta , CNN Indonesia Selasa, 24/11/2015 01:09 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman
Senin, 23 November 2015 | 12:31 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pentingnya implementasi program keuangan berkelanjutan atau
November 9, 2015 FORUMHIJAU.COM – Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang